Kepala Dinas Sosial Yuliana dan Sekretaris Dinsos Rusdan
Kota Bima, SorotNTB.com - Kepala Dinas Sosial, Yuliana, S, Sos menjelaskan tentang keadaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahun Anggaran 2024 yang ditangani di Dinas Sosial Kota Bima.
Menurutnya, untuk bantuan sosial jenis Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Bima sudah berjalan selama belasan tahun lamanya. Dan untuk pihak Dinas Sosial dalam kewajibannya menyiapkan dana pendamping sudah diberikan melalui pemberian 38 unit motor untuk para pendamping PKH, ada juga honor transport pendamping yang besarannya Rp300 ribu per bulan untuk 38 orang pendamping. Ditambah untuk anggaran kesekretariatannya.
"Bila dihitung nilai lebih dari 5% dari bantuan Kementrian Sosial untuk kegiatan PKH di Kota Bima," ucap Yuliana, di ruang kerjanya, Selasa, 8 Oktober 2024.
Ia menambahkan, soal wacana yang sedang berkembang di suasana Pilkada munculnya Program PKH Daerah. Dirinya menanggapi bahwa belum ada daerah-daerah di Indonesia yang melaksanakan program tersebut.
"Dan untuk penerima bantuan PKH di Kota Bima ada 9.344 KK. Setahu kami, belum ada daerah yang melaksanakan program PKH Daerah. Selain belum ada payung hukumnya yang detail tentang PKH Daerah. Program itu juga sangat tergantung pada kemungkinan anggaran daerah untuk melaksanakan program tersebut," tandasnya.
Kata dia ada bantuan lainnya dari Kementrian Sosial berupa Bantuan Sembako untuk 11.802 warga Kota Bima. Nilai bantuannya sebesar Rp200 ribu per bulannya.
Ia menambahkan, selain PKH dan Bantuan Sembako yang bersumber dari APBN. Pihak Dinas Sosial pun memiliki program Bantuan Sosial Tunai (BST) yang besarnya senilai Rp600 ribu yang bersumber dari APBD.
"Program BST ini akan diberikan kepada 3.000an orang pada warga yang belum menerima uang PKH dan Bantuan Sembako. Dan penerima BST ini akan dimintai KTP dan KKnya karena pencairan uang akan diberikan melalui nomor rekening," tandasnya.
Ia mengungkapkan, sebenarnya dari semua bantuan sosial yang ada selama ini. Selain tiga program di atas. Ada juga bantuan-bantuan sosial lainnya baik dari Pemkot Bima dan banyak lembaga swasta lainnya.
"Dan dilihat dari jumlah dan banyaknya warga penerima bantuan. Dihitung dari angka kemiskinan di Kota Bima. Nilainya sudah mencover bahkan melebihi dari bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat di Kota Bima," tutup Yuliana. (RED)