KSOP dan Pelindo Tegaskan Tidak Ada Pungli Biaya Masuk Pelabuhan Bima | SorotNTB
Minggu, 20 April 2025
Cari Berita

Iklan 970x90 px

mail@xmlthemes.com

KSOP dan Pelindo Tegaskan Tidak Ada Pungli Biaya Masuk Pelabuhan Bima | SorotNTB

Selasa, 08 April 2025

Rakor KSOP, Sabandar, Dinas Ketahanan Pangan, Koperindag, Gapoktan dan Organda di Ruang Rapat KSOP

Bima, SorotNTB.com
- Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Bima, M Junaidi, menegaskan bahwa dirinya tak pernah tahu soal pungutan liar atau biaya masuk truk pengangkut jagung sebesar Rp30 ribu di Pelabuhan Bima. 


Hal tersebut dikatakannya saat menggelar rapat di aula kantor KSOP Bima bersama Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima, Organda, dan Gapoktan, Pelindo, Pelni serta kepolisian dari KPPP Pelabuhan setempat. 


"Soal biaya masuk Pelabuhan Bima, itu diluar fungsi tugas kami di KSOP. Untuk karcis masuk, Pelindo yang memiliki kewenangan karena mereka sebagai operator pelabuhan," kata M Junaidi.


Ditambahkannya, Terkait penarikan itu bukan dilakukan KSOP. Dijelaskannya, Setiap kendaraan keluar masuk pelabuhan harus memiliki Surat Perintah Muat Kendaraan (SPMK) yang dikeluarkan oleh Pelindo. 


Tarif yang diberlakukan di pelabuhan sudah ditetapkan, dan tidak ada lagi tarif diluar dari pada itu.


General Menager Pelindo Bima Rio Dwi Santoso menambahkan,  pihaknya mengapresiasi respon cepat KSOP atas Dugan pungutan liar tarif masuk di pelabuhan Bima.

Dijelaskannya, Terkait kendaraan angkutan untuk tiket masuk 8 ribu per truk dan motor 3 ribu. Pembayarannya pun melalui jasa perbankan pelabuhan.


Sementara itu, Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Jagung Kota Bima, Syahbudin menuturkan  jika dirinya tak pernah mengeluh atau memberi keterangan pada siapapun terkait biaya masuk pelabuhan sebesar Rp30 ribu.


"Saat pertemuan dengan Wali Kota Bima, kami dari Gapoktan Jagung hanya membahas agar pemerintah hadir membantu masyarakat. Selain itu, dibahas pula soal transportasi murah dan cepat jelang panen raya. Sebab, semakin hari biaya angkutan semakin mahal," jelasnya. 


Terkait ini pula, lanjut Syahbudin, Kepala Dinas Ketahanan Pangan akan menyusun rencananya agar para pihak kembali menggelar rapat koordinasi dibeberapa hari kedepan bersama Wali Kota Bima. (Red)


Loading